PENOLAKAN KONGGRES PAPUA III

Press Release

Perjuangan rakyat Papua Barat selama ini bukan karena lapar dan haus (kepentingan Ekonomi) dalam kekuasaan Indonesia, dan BUKAN untuk melahirkan Otsus, MRP, Pemekaran, UP4B atau kepentingan dialog sepihak oleh pihak-pihak yang tidak diberi mandat rakyat bangsa Papua Barat. Namun yang benar adalah berjuang demi harga diri, harkat dan martabat sebagai suatu bangsa yang berhak menjadi sebuah Negara Merdeka tanpa penjajahan di atas tanah air kami “Papua Barat”. Tuntutan Papua Barat Merdeka, bukan karena kegagalan Otusus dan terpilih atau tidaknya Anggota MRP serta kurang adanya kebijakan pembangunan dalam kekuasaan NKRI terhadap kami orang Papua Barat tetapi rakyat Papua Barat berjuang karena menuntut Hak Politik sebagai sebuah Negara, yang telah digadaikan demi kekuasaan politik dan ekonomi melalui Pepera 1969 yang sangat cacat secara Hukum dan Moral.

Konflik Politik Papua Barat tentang Keabsahan di dalam NKRI, terus dipertentangkan atau dikaji sesuai dengan Mekanisme Hukum Internasional, agar diproleh kebenaranya dan diterima oleh orang Papua Barat dan Indonesia. Masalah utama Bangsa Papua Barat adalah status politik wilayah Papua Barat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang belum final. Karena Proses memasukan wilayah Papua Barat ke dalam NKRI itu dilakukan dengan penuh pelanggaran terhadap standar dan prinsip-prinsip Hukum, HAM Internasional oleh Amerika Serikat, Belanda, Indonesia dan PBB sendiri demi kepentingan ekonomi-politik mereka. Proses memasukan Bangsa Papua Barat kedalam NKRI, atas keterlibatan pihak Internasional, maka masalah atau konflik Politik Papua Barat adalah Masalah Internasional, bukan persoalan antara Bangsa Indonesia dengan Bangsa Papua Barat. Dengan demikian, poroses penyelesaiannya pun harus melalui Mekanisme Internasional. Untuk itu dukungan Masyarakat Internasional sangat mutlak diperlukan.

Perjuangan Rakyat Papua Barat untuk Menentukan Nasib Sendiri

Perjuangan rakyat Papua Barat untuk menentukan nasib sendiri tidak sendirian. Diplomat rakyat Papua Barat telah berhasil membentuk dan melahirkan dua Media Internasional bagi Rakyat Papua Barat yaitu International Parliamentarian for West Papua (IPWP) pada tanggal 15 Oktober 2008 dan International Lawyer for West Papua (ILWP) pada 3 April 2009 dengan hasil yang gemilang.

Kini rakyat Papua Barat telah memiliki dua lembaga atau Organisasi standar Internasional, yang bergerak dalam bidang HUKUM dan POLITIK serta yang memiliki Visi dan Tujuan memperjuangkan Hak Penentuan Nasib Sendiri bagi Bangsa Papua Barat. Bidang Hukum sudah hasilkan Empat Resolusi melalui Konferensi Tingkat Tinggi Internasional (KTTI), tanggal 2 Agustus 2011 di Kerajaan Inggris. Hasil Konferensi tersebut secara resmi sudah dideklarasikan. Tujuan utama Deklarasi ini adalah untuk melaksanakan tugas Vital IPWP dan ILWP dalam membawah masalah Papua Barat ke perhatian dunia Internasioan dan untuk mencari solusi-solusi yang damai dan Adil bagi penyelesaian konflik berkepanjangan dari ketidakadilan yang telah berlangsung selama 48 tahun ini.

Mengingat pentingnya dukungan Internasional tersebut, maka KNPB melalui Kongres Ke-I, telah memutuskan dan menetapkan untuk mulai memediasi Segenap Rakyat Papua Barat untuk memberi Dukungan melalui Aksi-aksi Damai dengan Pernyataan-Pernyataan Politik sebagai Kekuatan Hukum, melalui Jalur Hukum yaitu Menggugat Rekayasa PEPERA 1969 di Mahkama Internasional dan Jalur Politik yaitu Mendorong Status Politik Papua melalui Sidang tahunan PBB. Untuk itu, KNPB seluruh Tanah Papua secara khusus KNPB Timika sedang mendorong dan menyelenggarakan agenda Pembentukan Parlemen Rakyat Daerah Timika [PRDT] di Timika sebagai suatu Lembaga politik Representatif bangsa Papua Barat yang harus dilahirkan.  

Dengan demikian rakyat bangsa Papua Barat yang ada di Timika melalui media rakyat bangsa Papua Barat KOMITE NASIONAL PAPUA BARAT [KNPB] Wilayah Timika menyatakan sikap tegas bahwa:

1.      Kami menolak Konggres Papua III yang akan dilaksanakan di Jayapura pada tanggal 16-19 Oktober 2011

2.      Bangsa Papua Barat yang ada di Wilayah Timika Menolak dengan Tegas Solusi Dialog Jakarta – Papua yang sedang di dorong.

3.      Bangsa Papua Barat yang ada di Timika menuntut REFERENDUM sebagai solusi yang Demokratik dan terbaik bagi bangsa Papua Barat.

Demikian press release penolakan konggress Papua III dan Solusi Dialog Jakarta-Papua ini kami buat dengan sesungguhnya.

                                                            Dikeluarkan di            : Timika, 25Sebtember 2011

KOMITE NASIONAL PAPUA BARAT [KNPB]

WILAYAH TIMIKA

                                    Romario Yatipai                                Yoseph Nawipa

                                    Ketua I                                                Sekjend