Selama 48 tahun Indonesia gagal menggunakan perspektif anthropologic untuk mempertahankan Papua dan menemukan cara untuk membuat orang hidup dalam kemakmuran dan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti ekonomi, pendidikan dan kesehatan tanpa korupsi dalam pelaksanaan kebijakan-kebijakan sosial dan program.
Tapi Papua Barat harus diperbolehkan untuk menentukan diri dan menjadi negara terpisah dari Negara Kesatuan Indonesia, seperti Indonesia lepas dari Belanda pada tahun 1945 sebagaimana ditetapkan dalam hukum internasional.
Dalam akhir analisis, konflik di Provinsi Papua Indonesia telah menghindari resolusi rasional oleh kedua nabi Melanesia dan diktator militer Asia dan politisi meskipun musyawarah selama 40 tahun ditambah. Sekarang fokus perhatian internasional yang bertujuan menyebabkan perbaikan sejarah dari masalah dan karenanya mengulur-ulur ‘ gerak lambat genosida’. Ini semua bermuara pada tiga pertanyaan yang mohon jawaban.
SUARA BAPTIS PAPUA: Isu West Papua dalam Perspektif Hukum Internasional untuk Penentuan Nasib Sendiri suatu bangsa
0 comments:
Post a Comment