Socrates: UU Otsus Solusi Politik Bukan Kesejahteraan

Numbay, Seluruh umat Tuhan di Tanah Papua, terutama orang asli Papua,  perlu mengetahui dan menyadari bahwa tujuan dan misi UU Otonomi Khusus No. 21 Tahun 2001 bagi penduduk orang asli Papua  adalah  solusi politik bukan solusi kesejahteraan. Demikian disampaikan Socratez Sofyan Yoman, 

“Walaupun Otsus adalah penyelesaian menang-menang (win-win solution) tentang status politik Papua dalam wilayah Indonesia tetapi telah gagal total  dilaksanakan di Papua dimana dalam era Otsus tidak ada perlindungan (protection), tidak ada keberpihakan (affirmative action) dan pemberdayaan (empowering),    Disebutkannya, penyebab kegagalan pelaksanaan UU Otonomi Khusus di Papua adalah Pemerintah Pusat sendiri. Karena, Pemerintah Indonesia tidak mempunyai niat baik untuk penduduk asli Papua.

“Kepentingan Pemerintah di Papua hanya ekonomi, politik dan keamanan. Dalam hal kegagalan total Otonomi Khusus, Pemerintah Provinsi dan kabupaten  di Papua tidak bisa dipersalahkan.  Pemerintah Indonesia harus berhenti menipu, mengkhianati dan merendahkan martabat  penduduk asli Papua dengan kebijakan-kebijakan pembangunan yang tidak berpihak kepada penduduk asli Papua seperti U4PB (Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat) yang sedang digodok Pemerintah.  

“UP4B  tidak lagi menjadi solusi politik  yang relevan bagi penduduk asli Papua.  Karena, UP4B statusnya lebih rendah daripada UU Otonomi Khusus No. 21 Tahun 2001 yang telah gagal total itu,” imbuhnya.

Menurut Socrates, para diplomat dari berbagai negara sebagai penyandang dana Otsus dan juga pendukung pelaksanaan Otonomi Khusus di Tanah Papua yang ditemui  juga menyatakan bahwa Otonomi Khusus gagal membangun orang asli Papua.  

“Melihat realita dan kelangsungan hidup penduduk asli Papua yang sangat memprihatinkan ini, dalam Sidang Dewan Gereja Reformasi Sedunia sejak tahun 2004 di Akra Ghana dan selanjutnya Sidang Gereja yang sama tahun 2010 di Amerika Serikat  telah mendukung rakyat Papua untuk Penentuan Nasib Sendiri (Self-Determination).

Dimana, Socrates menerangkan bahwa keputusan Sidang Gereja-gereja seperti ini tidak bisa diintervensi oleh pemerintah untuk mengubah keputusan itu.  Gereja-gereja tetap dengan konsisten memperjuangkan keadilan, perdamaian, kesamaan derajat sebagai sesama manusia dan menegakkan nilai-nilai kebenaran, kejujuran dan kasih.

“Karena itu jalan penyelesaian masalah status politik Papua yang diterima dari berbagai pihak adalah dialog damai dan jujur antara pemerintah Indonesia dan penduduk asli Papua tanpa syarat yang dimediasi pihak ketiga yang netral.

Karena itu, ditambahkannya, sebagai gereja, pihaknya mendukung penuh dialog damai dan menolak UP4B yang tidak menyelesaikan akar persoalan Papua."ss-yoman"