Formula apa? yang paling cocok Untuk Penyelesaian Status Papua

Opini,
by, Turius Wenda


TERBENTUKNYA PULAU PAPUA (GEOLOGY PAPUA)

Pada mulanya pulau Papua merupakan dasar lautan Pasifik yang paling dalam dan juga merupakan lempeng Australia (lempeng Sahul) yang berada di bawah dasar lautan Pasifik tetapi akibat adanya pertemuan/tumbukan lempeng (tektonik lempeng) antara lempeng benua Australia (Lempeng Sahul) dan lempeng Samudera Pasifik sehingga terangkatnya lempeng Australia menjadi pulau di bagian Utara Australia. Pertemua/tubukkan lempeng ini sehingga menyebabkan terbentuknya gugusan pegunungan Tengah dan gugusan pegunungan di wilayah Kepala Burung. (Hamilton, 1979; Dow et al., 1988).
Papua merupakan lempeng Australia sehingga dapat ditemukan berbagai jenis bebatuan yang mirip antara Australia dan Papua.
Proses pengangkatan pulau Papua dari Dasar lautan Pasifik sehingga kini telah ditemukan berbagai kerang (bia) dan pasir laut di berbagai wilayah pegunungan Tengah dan Pegunungan Kepala Burung. Akibat pengangkatan ini akhirnya pulau Papua mulai terhubung dengan benua Australia sehingga mulai terjadi migrasi Hewan dan Manusia dari daratan Australia ke wilayah Papua sebelum terjadinya pencairan es di kutub akibat adanya pemanasan global.
Proses geologi Papua ini baru terjadi sekitar 60an jutaan tahun silam sehingga masih bisa ditemukan kerang di wilayah daratan Papua.

Menurut istilah geologi bahwa proses pertemuan lempeng disebut Convergent dan proses pemisahan lempeng disebut Divergent. Sehingga Papua merupakan proses Konvergen antara lempeng Samudera dan lempeng Benua seperti pada gambar di bawah ini.

Berdasarkan proses geologi tersebut sehingga 3 (tiga) ahli Geologi Wallace, Weber dan Lydekker berusaha menarik garis batas antara lempeng Sahul dan lempeng Sunda seperti terlihat pada gambar di bawah ini:

Dari ketiga pendapat ahli geologi tersebut, hanya Lydekker yang paling tepat membatasi perbatasan antara lempeng Sunda dan Sahul karena telah dibuktikan dengan kemiripan manusia, hewan, dan bebatuan yang ada di Papua mirip dengan Australia sedangkan wilayah Indonesia sangat berbeda dengan Papua.
Sehingga secara otomatis dan sudah sepantasnya pulau ini harus dinamai  Convergentland Island  (Pulau Tanah Konvergen).
Papua diciptakan oleh Sang Pencipta secara khusus dan tergolong masih mudah sehingga proses tektonik pun masih terjadi yang akan menyebabkan terjadinya gempa tektonik hingga saat ini (Jhon anari).

Berbagai solusi yang menerapkan di papua barat 
Solusi Papua yang di gagas belanda

 Antara pada tahun 1949-1969, ketika seluruh jajahan Hindia Belanda menjadikan Negara merdeka sepenuhnya seperti Indonesia, namun Belanda mempertahankan kedaulatan Belanda atas West New Guinea, dan mengambil langkah-langkah untuk mempersiapkan kemerdekaan sebagai negara terpisah.
Pemilu diadakan di Belanda pada tahun 1959 Nugini dan Dewan  New Guinea terpilih resmi dilantik pada tanggal 5 April 1961, untuk mempersiapkan kemerdekaan penuh pada akhir dekade itu. Belanda mendukung pemilihan dewan dan beberapa atribut Negara berhasil di tetapkan seperti  lagu kebangsaan baru (Hai Tanahku Papua), Bintang Kejora sebagai bendera nasional baru, Burung mabruk (Lambang Negara) tepat  pada tanggal 1 Desember 1961.

Solusi Papua yang di gagas Amerika, PBB, Belanda, Indonesia 

Di tahun 1960 an Papua menjadi daerah perebutan antara belanda dan Indonesia, pertempuran belanda – Indonesia tidak kunjung usai, akhirnya amerika sebagai sekutu belanda telah mengambil peran penting dalam persengketaan ini. dalam hal ini penyebaran komunisme di Asia Tenggara telah menjadi beban berat bagi sekutu, sehingga Amerika Serikat menekan Belanda dalam Perjanjian Otoritas pengawasan Nation Temporary Executive (UNTEA)  satu badan PBB yang akan bertugas memediasi daerah papua antara Indonesia dan belanda, Akhirnya, 1 mei 1963 secara administrasi dengan tekanan amerika UNTEA transfer Papua Barat ke Indonesia.


Solusi Papua yang di gagas PBB
 Status politik Irian Barat (papua). Ditandatangani di Markas Besar PBB di New York pada tanggal 15 Agustus 1962, yang sering di sebut dengan New York Agreement, demi penyelesaian persengketaan PBB mengambil peran untuk dimediasi antara kedua negara,
Puncak penerapan perjanjian terjadi di tahun 1969 yang sering di kenal dengan PEPERA 1969, dalam perjanjian itu di sebut bahwa melalui pemilihan bebas (one vote one man) atau harus satu orang satu suara,  namun di lapangan tidak terjadi seuai perjanjian, yang terjadi adalah dilaksanakan sesuai dengan sisten tradisi jawa (Musyawarah) dengan alasan orang papua sangat primitive dab bodoh namun setelah 2 tahun 1970 masyarakat papua sangup dan mampu berpartisipasi dalam pemilihan Umum indonesia.
Yang akhirnya dengan tekanan militer Indonesia papua berhasil di menangkan Pepera dan resmi bangian dari NKRI.
Hasil Pepera ini menjadi kontroversi di tingkat lembaga dunia seperti, Institut Internasional untuk Penentuan Nasib Sendiri (IISD), LSM dan pelaku sejarah orang papua (Rutherford). Bahkan Dr. Fernando Ortiz Sanz, utusan khusus PBB untuk mengawasi pepera telah melaporkan pada sidang Umum PBB bahwa, Mayoritas Orang Papua menunjukan berkeinginan untuk berpisah dengan Indonesia dan mendukung pikiran mendirikan Negara papua barat (UN dok.Annex I.A/7723, Paragraph 243,P47) (S.yoman 2011).

Solusi yang di gagas Indonesia

 Reformasi di Indonesia dimulai tahun 1998.   Pada mementum ini,  presiden Republik Indonesia berwatak ototiter dan militeristik, Soeharto (alm.)  disingkirkan dengan kekuatan rakyat (people power) yang dimotori oleh para mahasiswa seluruh Indonesia. Pintu reformasi ini, menjadi kesempatan yang berharga bagi rakyat dan bangsa Papua  yang  berada dalam penjara kekerasan dan kejahatan Negara selama tiga puluh lima tahun (35 tahun) sejak 1961-1998.

 Solusi Otsus
Dalam  momentum Reformasi seluruh rakyat papua meminta merdeka dan berdiri sendiri sebagai Negara merdeka (pisah dari NKRI), namun Jakarta rupanya tidak mau lepaskan papua sehingga sebagai hasil kopromi politic jakarta dan elit papua berhasil menawarkan solusi (win – win solution) yang sebut OSTUS (Undang – Undang Otonomi Khusus No. 21 tahun 2001 bagi Papua) sebagi solusi final.
Otsus telah berjalan 10 tahun lebih dengan mengucurkan dana triliunan rupiah di papua namun sampai saat ini tidak Nampak hasil yang maksimal alias berjalan di tempat atau rakyat papua menilai Gagal.

Solusi Pemekaran Wilayah
Lahirnya UU. No. 21 tahun 2001.  ini sekaligus ‘mematikan’ kekuatan UU No. 45 tahun 1999 tentang Pemekaran provinsi Irian Jaya Tengah dan provinsi Irian Jaya Barat. Jakarta tahu bahwa pemekaran provinsi sangat bertentangan dengan UU Otsus  namun Lewat Instruksi Presiden Megawati Soekarnoputri tiba-tiba dibentuk Provinsi Irian Jaya Barat sejak tahun 2003.  dengan kepentingan politic demi keutuhan wilayah maka para elit politic papua, BIN dan Jakarta berhasil memekarkan provinsi IJB (Papua barat Sekarang).
Pemekaran kabupaten daerah otonom baru (DOB) di papua sangat meraja lelah walaupun segi kelayakan wilayah pemekaran sangat tidak cocok atau tidak memenuhi syarat bahkan bertentangan dengan UU Otsus.

 Solusi PP, Inpres, Perpu, bagi papua

Papua tidak saja berlaku UU ostus tapi banyak peraturan tambahan yang sedang berlaku, seperti PP 77 Pelarangan Lambang kultur orang papua walaupun PERATURAN Pemerintah nomor 77 tahun 2007 tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Dalam artian, tidak diamanatkan langsung oleh perundang-undangan, termasuk Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. PP No. 77 tersebut bukan justifikasi yuridis. Ia merupakan justifikasi politik, karena tidak bersumber langsung dari undang-undang yang menjadi dasar pencetusannya, Kepres nomor  54, Inpres Percepatan pembangunan daerah tertinggal, Unit Percepatan Pembangunan Papua dan papua barat (UP4B) dan banyak lainnya.

Solusi yang di gagas LIPI ‘ DIALOG”
Dialog Jakarta – papua telah di gagas oleh LIPI melalui peneliti senior Muridan wijoyo dengan menerbitkan buku dengan judul Papua Road Map bersama Jaringan damai Papua (JDP) dengan koordinar Dr. Peter Neles Tebay. proses penjaringan asprirasi dan konsultasi public telah berlangsung lama dan berhasil mencetuskan beberapa juru runding dalam KTT Perdamaian Papua.
Namun Pemerintah NKRI sampai saat ini belum ada sikap yang jelas atas gagasan  dialog Jakarta papua walaupun KTT perdamaian papua telah resmi di buka oleh penkopulkam dan jajaran pemerintah daerah papua.

Solusi yang di Gagas KNPB “REFERENDUM”
Komite nasional west papua (KNPB) adalah sering di sebut dengan media rakyat yang di pimpin oleh Buctar tabuni (Tapol) dan di dalamnya banyak pemuda radikal yangtersebar di seluruh papua dan papua barat, selalu menyoroti pemerintah Indonesia atas penyelesaian kasus papua melalu Jalur Referendum.
KNPB dengan percaya diri dan jakin bahwa Referendum adalah media yang terbaik untuk peryelesaian kasus papua karena pilihan politic ada pada kedaulatan rakyat papua.

Solusi Yang di gagas Rakyat Papua “MERDEKA”
Jujur bahwa tidak ada manusia di dunia tidak mau hidup bebas (Merdeka), 100% saya yakin bahwa seluruh rakyat papua ingin merdeka pisah dari NKRI karena mereka yakin bahwa merdeka sendiri akan membawa perubahan dan menyelamatkan kelangsungan hidup bangsa papua.
Tuntutan rakyat papua bahwa papua harus lepas dari NKRI tanpa pertempuran dan pertumbahan darah karena papua punya pengalaman buruk atas pembantaian Negara atas rakyat papua selama 49 tahun.
Dari akhir artikel ini telah menarik kesimpulan bahwa persengketaan dan kasus atas papua telah menawarkan berbagai solusi baik dari akar rumput sampai lembaga internasional seperti PBB namun sampai di tahun 2011, dari semua solusi yang berlaku tidak ada ujung penyelesaian bangi rakyat papua, papua hanya menjadi lahan konflik sepanjang stegah abad.
akhirnya solusi dialog, Referendum dan merdeka mamang belum menerapkan di papua, barangkali akankah dari tawaran 3 Formula terakhir ini mampu dan sangup membawa perubahan di papua? kita tunggu solusi apa lagi d masa akan datang.

Penulis adalah Staf litbag Sinode  Gereja Baptis papua dan Pemerhati Sosial